Bengkulu Kaur, chyinal.com- Merujuk UU Nomor 40 Tahun 1999, seperti dilihat dalam Hak Pers memiliki hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi. Pers juga wajib menghormati norma agama, kesusilaan dan asas praduga tak bersalah, serta melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi, sementara Plt Kepala Dinas Satpol PP tidak bersedia memberikan informasi terhadap wartawan yang meminta informasi nama – nama satpol PP Kabupaten, ada apa dengan Plt Kepala Dinas Satpol PP Kaur……? , Selasa 23/9/2025.
Kepala Satpol PP Kaur Budi Sastra Hermawan,SE.,MM” Terkait kalau ingin meminta rincian nama-nama pegawai Satpol PP saat ini tidak bisa kami berikan walaupun itu bukan rahasia negara kepada wartawan, silahkan bersurat secara resmi kepada PPID karena kita itu harus bekerja secara professional,Jelas Budi
Kami hanya bisa memberikan jumlah secara umum saja tentang pegawai Satpol PP Kaur ini, hanya jumlah secara global saja, bukan secara terperinci setiap nama pegawai, bukan kami alergi dengan wartawan, tapi kami lebih pada mengedepan kan profesional saja, Tegas Budi
Sementara Wartawan yang bernama Uni” Kami sangat kecewa dengan cara Plt Kepala Dinas Satpol PP Kaur yang baru ini, baru kali ini kami menemukan Kepala Dinas Satpol PP yang tidak memberikan kalau dipinta nama-nama pegawai Satpol PP sesuai dengan daftar hadir yang ada…?kalau kepala satpol PP yang dulu dulu sebelum nya tidak ada mempersulit kalau hanya minta nama-nama pegawai sesuai daftar hadir, padahal kalau wartawan meminta informasi itu pasti ada gunanya sesuai tugas nya sebagai kontrol sosial, hal ini tidak bisa di biarkan, harus dilakukan langkah langkah upaya hukum atau sangsi etika terhadap pejabat seperti ini, kita sudah menyampaikan dengan santun, dengan begini mala kita mempertanyakan bahwa ada dugaan pegawai honorer bodong di satpol PP Kaur ini…?, tegas Uni. (**)
